Da Agência Senado – O senador Jorge Kajuru PSB-GO criticou nesta sexta-feira 9, em Plenário, os salários recebidos pelos funcionários públicos da União, estados e municípios. Segundo os dados do Tesouro Nacional, citados pelo parlamentar, o país gasta R$ 927,8 bilhões — cerca de 13,6 % do produto interno bruto PIB — para pagar servidores. Esse valor, na visão de Kajuru, é muito alto para um país que vive uma “quase estagnação da economia”. Essa questão, observou o parlamentar, é ainda mais delicada quando se compara o salário de profissionais com formação semelhante no setor público e no privado — Em valores de 2016, o salário esperado no setor privado de um advogado sênior, com oito anos ou mais de experiência, era de R$ 7,1 mil. Já na Advocacia-Geral da União AGU pagava-se mais de R$ 18 mil mensais — analisou.
KantorJasa Penilai Publik yg sedang berkembang membutuhkan karyawan untuk posisi: Staf Penilai dan Admin Keuangan. Ringkasan. Tingkat Pendidikan : D3, S1; Gender : Pria/Wanita; Status Kerja : Full Time; Besaran Gaji : Kompetitif ; Lokasi Kerja : Genius Idea, Jl Magelang no 32-34 A, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Jogja, DIY ; Syarat Pekerjaan
Hasil PencarianAccounting Internship / AkuntanRequirements Min SMK Akuntansi/D3/S1 Jurusan Akuntansi Memiliki pengetahuan yang kuat dan up-to-date tentang peraturan perpajakan Terbiasa menangani tugas akuntansi sehari-hari termasuk Piutang, Hutang, dan penggajian Dapat memperbarui dan memelihara basis...STAFF GUDANGRp 6jutaKualifikasi Usia maksimal 35 tahun Pendidikan minimal SMA / SMK / Diploma Memiliki pengalaman yang sama yaitu sebagai cheker gudang / adm gudang / operasional gudang minimal 3 tahun Memiliki integritas yang baik dan bertanggung jawab Detail, disiplin dan...Staff AdminRp - Rp Pekerjaan Melakukan pencatatan dan pengarsipan dokumen Melakukan analisa dan validasi data Menyusunan dan membuat laporan kerja Kualifikasi Pendidikan minimal SMA Usia maksimal 28 tahun Terbuka untuk lulusan baru, diutamakan memiliki pengalaman...PT Sumber Roso AgromakmurStaff Administrasi Senior Kantor JakartaRp - Rp merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan aki dan produksi baterai lithium untuk berbagai kebutuhan industri. Saat ini kami sedang membutuhkan beberapa talent untuk bidang administratif senior dan junior. Deskripsi Pekerjaan Menjalankan kegiatan...FINANCE STAFF / STAFF KEUANGAN / AKUNTAN INDOTRAVELSTOREMembuat laporan penjualan Pengecekan mutasi rekening Melakukan penagihan dan pengecekan invoice Posting Invoice INDOTRAVELSTORE WHOLESALERStaff AdministrasiRp 4juta - Rp 6juta ...referensi terkait dengan kunjungan, dan melayani pembayaran. 14. Bertanggung jawab untuk mengatur pengaturan dan menggunaan ruang kantor, ruang meeting. 15. Mengelola persediaan kantor dan melakukan proses pembelian. 16. Memastikan pengoperasian peralatan dengan... PT Indonesia Insurance BrokersPerawatRp 3jutaKualifikasi Wanita single usia max 25 th Berpengalaman / Fresh Graduate Belum menikah Disiplin, Jujur, Rajin, Sopan santun, bersih, rapi Mampu bekerja team atau individu Pendidikan Min SMK Kesehatan, D3/s1 Keperawatan/Farmasi Wajib mes Tidak terikat...Staff Administrasi / Administrasi Staff / Admin Staff / AdminLowongan Kerja Staff Administrasi / Administrasi Staff Perusahaan kami membutuhkan tenaga Admin Staff yang berpengalaman dan berkompeten. Keahlian – Menguasi Ms. Office – Menguasai surat menyurat dan menelfon – Mampu melakukan filing dokumen - Teliti, rapih...PT. Bintang Anugerah Cahaya AbadiSTAFF KANTORDalam Program ini, kandidat akan secara aktif menghasilkan dan terlibat dengan klien untuk membantu perusahaan meningkatkan kinerja perusahaan. Kandidat ini akan secara strategis merencanakan pendekatan mereka kepada klien dan menawarkan solusi yang menarik untuk kebutuhan...Legal StaffRp 5juta - Rp 1. Sarjana Hukum 2. Pengalaman minimal 1 satu tahun dibidang hukum 3. Mampu bekerja secara individu maupun tim 4. Memiliki komunikasi yang baik 5. Memiliki kemampuan bahasa inggris yang baik 6. Memiliki analisa hukum yang baik 7. Menguasai perizinan...Anggota Keamanan / SecurityRp 4juta - Rp ...potensi ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat kerja. Menerima tamu, surat, dan paket yang masuk dan keluar dari kantor. Berkoordinasi dengan staf keamanan dan manajemen lainnya untuk menjaga tingkat keamanan dan keselamatan yang optimal.... Staff Admin KantorRp - Rp Terbaru Bulan Ini Untuk Ditempatkan Pabrik dan Kantor Menerima Lulusan SMA./ SMK Persyaratan yang dibutuhkan ~Pendidikan minimal SMA / SMK Sederajat ~Bertanggung jawab terhadap pekerjaan ~Pria / Wanita Usia maksimal 27 tahun ~Pengalaman / non pengalaman... HRD & LEGAL STAFFRp 5jutaKualifikasi •SI Hukum •Min 2 tahun pengalaman di bidang hukum •Memiliki disiplin yang tinggi, Inisiatif , Tanggung jawab & tegas •Dapat bekerja secara team dan individu. •Penempatan Joglo-Jakarta Barat Ringkasan Tugas legal drafting dan ...HSE OfficerRp 5jutaPT. Surya Marga Luhur yang bergerak di bidang Konstruksi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi HSE Officer untuk penempatan di Proyek PT. SML. Kualifikasi Usia max 30 Tahun Memiliki Sertifikat K3 Umum / Konstruksi Pengalaman min 1 tahun di proyek ME Lulusan...Manager ArtisRp 9jutaPT Tiger Wong Entertainment TWE saat ini membutuhkan posisi 1. Manager Artis Persyaratan 1. Wanita 2. Pendidikan D3/S1 Jurnalistik/Ilmu Komunikasi/Public Relation/setara 3. Pengalaman sebagai Manager Artis minimal 3 tahun 4. Siap bekerja dengan deadline...PT. Tiger Wong EntertainmentSPG/SPM Store - Hypermart Pejaten Mobile Hypermart KemangRp Pria/Wanita maksimal 26 tahun Pendidikan minimal SMA/sedarajat Memiliki selling skill yang baik Mengerti produk yang harus di jual Terbiasa menjual barang Elektronik Berpengalaman sebagai sales di modern channel Good looking, komunikatif...Regulatory StaffRp 3juta - Rp 5jutaSebagai Regulatory Staff, Anda akan bertanggung jawab untuk mengurus dan memastikan kelancaran proses perizinan yang diperlukan oleh perusahaan, seperti izin Standar Nasional Indonesia SNI, Izin Edar Alat Kesehatan, dan izin izin lainnya. Anda akan bekerja sama dengan...Barista Store Crew / Store Leader Kupang NTT AreaRp - Rp ini kami menerima Barista Store Crew Full Time serta Store Leader untuk salah satu brand FnB Terkenal dengan wilayah kerja di sekitar Kupang NTT atau sekitarnya tergantung rotasi penempatan. Rotasi Penempatan Kerja juga dapat dilakukan ke cabang-cabang lain di...LEGAL DAN GA OFFICERRp 6juta - Rp pekerjaan - Mengurus perijinan, brand, dan siinas - Review surat perjanjian - Melakukan pengadaan barang, alat tulis kantor - Melakukan perbaikan ringan atau setting komputer, printer - Melakukan perpanjangan STNK, parkir, sewa gedung, dll -... PT. Global Infotech SolutionsOPERATIONAL LAPANGANRp 5juta - Rp 7juta ...Pendidikan min. SMA 2. Berusia maksimal 26 tahun 3. Jujur 4. Bertanggung Jawab 5. Teliti 6. Ulet 7. Siap untuk bekerja di luar kantor eksternal kantor jika dibutuhkan seperti siap pergi ke client, ke kantor pajak, kantor notaris, Bank dan lainnya 8. Dapat...
KJPPWisnu Junaidi dan Rekan. DAPATKAN BANYAK LOWONGAN KERJA DI WWW.INFOKERJA.NET KLIK DISINI. Keterangan Lengkap Lowongan Kerja Tenaga Ahli Surveyor / Penilai di KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan: Persyaratan. Pria. Domisili Jabodetabek. max umur 35 tahun. Minimal S1. Jujur dan bertanggung jawab.Mengenal KJPP Kantor Jasa Penilai Publik Dalam bidang layanan jasa, KJPP mungkin tidak begitu familiar di kalangan masyarakat. Padahal, badan usaha ini memiliki beberapa peran penting untuk membantu dalam kebutuhan tertentu. KJPP adalah badan usaha yang mengantongi izin dari Menteri bagi Penilai Publik untuk memberikan jasanya. Sementara itu, penilai publik merupakan penilai yang mendapat izin dari Menteri dalam memberikan jasanya. Untuk izin dalam hal ini berarti izin menjadi Penilai Publik dari Menteri Keuangan yang kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal. Jadi KJPP tidak termasuk bagian dari Bank, tapi hanya sebagai badan usaha yang menjadi wadah penilai dalam memberikan asumsi nilai dan bertugas untuk menilai mengenai jumlah rupiah dari total aset yang sudah dijaminkan. Pengertian KJPP Seperti yang sudah disinggung, Kantor Jasa Penilai Publik atau yang biasa disebut KJPP adalah suatu badan usaha yang memiliki izin usaha secara langsung dari Menteri dan menjadi wadah bagi penilai publik untuk memberikan semua jasanya. Fungsi utama dari penilai publik yaitu menilai aset ataupun bisnis sesuai dengan perhitungan ataupun harga di pasaran. Mereka juga akan memberikan solusi dan estimasi mengenai nilai ekonomis suatu objek penilaian berdasarkan SPI atau Standar Penilaian Indonesia. Selain itu, status penilai publik diharuskan juga sudah terdaftar pada Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPPI. KJPP secara umum terbagi dalam dua bentuk badan usaha, yakni persekutuan dan perseorangan. Masing-masing tentu memiliki banyak perbedaan yang penting untuk diketahui. Untuk KJP perseorangan didirikan dan dioperasikan oleh penilai publik yang sekaligus merangkap tugas menjadi pemimpin. Sedangkan KJPP persekutuan dijalankan setidaknya oleh dua sampai tiga orang penilai publik. Salah satu pihak akan berperan sebagai rekan, sedangkan yang satunya akan menjadi pemimpin rekan. Keduanya akan saling bekerjasama dalam memberikan layanan terbaik di KJPP. Jasa Penilaian dari Kantor Jasa Penilaian Publik Banyak sekali jenis jasa penilaian yang ditawarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik. Adapun jenis-jenis penilaian dari KJPP adalah sebagai berikut 1. Penilaian Properti Jenis penilaian yang pertama adalah penilaian properti pada umumnya. Properti yang termasuk dalam cakupan ini diantaranya yaitu tanah beserta bangunan dan kelengkapannya, perangkat telekomunikasi, pertambangan, pertanian, alat berat, alat transportasi, dan mesin lengkap dengan peralatannya. 2. Penilaian Properti Sederhana Jenis penilaian properti ini tidak berbeda jauh dengan yang sebelumnya, hanya saja lebih sederhana. Adapun properti pada cakupan ini yaitu apartemen, lahan kosong sebagai pemukiman, tempat tinggal, toko atau kios, kantor, alat transportasi, dan mesin individual. 3. Penilaian Personal Properti Dalam cakupan jenis ini, KJPP adalah pihak yang bertugas menangani segala macam hal dalam pabrik. Contohnya seperti alat berat, alat transportasi, mesin dan peralatan beserta instalasinya, instalasi, dan perangkat telekomunikasi seperti alat pemancar. 4. Penilaian Bisnis Cakupan dalam penilaian yang terakhir ini bisa dibilang cukup banyak. KJPP bertugas menangani surat berharga, entitas bisnis, kewajiban dan hak perusahaan, kerugian ekonomis, keuangan, aset tanpa bentuk wujud, dan pengawasan dalam pembiayaan proyek. Kebanyakan KJPP yang ada di Indonesia lebih fokus untuk menyediakan solusi dari berbagai masalah. Klien yang dimiliki juga sangat banyak, mulai dari pemerintah daerah dan pusat, BUMN, dan daerah. Sedangkan untuk perusahan swasta yang biasanya menggunakan KJPP adalah dari bidang akuisisi, penghapusan aset, sengketa aset, dan merger. Bahkan juga ada KJPP yang menjadi partner terbaik dari beberapa penegak hukum, seperti misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan KPK. Peran dan Wewenang KJPP Tak hanya bisa melakukan penilaian dalam bidang properti ataupun penilaian bisnis, KJPP juga bisa memberikan jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan penilaian. Beberapa contohnya seperti studi kelayakan bisnis, pengelolaan aset properti, konsultasi properti, pengawasan dalam pembiayaan proyek dan lain sebagainya. Lalu apa sajakah peran utama dari KJPP? 1. Jual Beli Rumah dan Tanah Layanan yang ditawarkan oleh KJPP adalah jasa penilaian dalam bidang properti, karena biasanya sudah menjalin kerja sama dengan pihak Bank untuk jasa penilaian. Untuk penilai independen tersebut memiliki tanggung jawab dalam melakukan penilaian di beragam pengajuan aplikasi, contohnya seperti top up KPR ataupun take over KPR. Penilaian yang dilakukan memang sangat objektif sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi lebih mahal. Appraisal atau dasar hukum penilaian yang diterapkan oleh KJPP tentu tidak asal-asal. Hal ini karena sudah diatur sedemikian rupa pada Peraturan Menteri Keuangan RI No 101/ Disamping itu, penilai publik dari KJPP memiliki peran dalam melakukan perhitungan nilai obyek pengadaan lahan sebagai pembangunan untuk kepentingan khalayak umum dan kegiatan pertanahan yang lainnya. Dari beragam pembahasan tentang penilai pertanahan ini, bisa disimpulkan bahwa pengadaan tanah ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh seorang penilai dalam melakukan perhitungan. 2. Wewenang dari Kantor Jasa Penilai Publik Menurut sebuah sumber menyebutkan bahwa KJPP yang memiliki lisensi di Indonesia berjumlah sebanyak 96 kantor, dan penilai pertahanan kurang lebih sekitar 295 orang. Sampai bulan Maret tahun lalu, tidak ada sama sekali penilai pertahanan yang aktif di aktivitas pengadaan tanah. Sehingga keberadaannya harus selalu didorong dengan tujuan untuk mempercepat proses dalam penilaian tanah, terutama bagi kepentingan umum. KJPP umumnya memiliki tanggung jawab yang hanya sebatas waktu dan lokasi pelaksanaan penilaian, yang dimana setelah selesai melakukan penilaian. Jika laporan sudah dikeluarkan, maka aktiva ataupun laporan yang baru terjadi pada waktu dan tempat selain yang tertulis pada laporan maka bukan merupakan tugas dari KJPP lagi. Berbagai hal yang kemungkinan terjadi setelah penilaian yang dilakukan oleh KJPP, maka sudah bukan tanggung jawab dari pihak penilai lagi. Penilai hanya akan mempertanggungjawabkan hasil penilaian pada tempat, waktu dan objek yang ada pada laporan hasil penilaian itu sendiri. Manfaat dari Layanan KJPP Berkaitan dengan jasa penilaian properti, penggunaan jasa KJPP memberikan banyak manfaat. Salah satu manfaat dari KJPP adalah menjaga keterampilan yang diperlukan dengan tujuan untuk memastikan jika hasil penilaian disusun sesuai teknis dan peraturan undang-undang. KJPP juga dapat diandalkan untuk menjaga informasi yang didapat dari jalinan profesional ataupun bisnis. Informasi tersebut akan dijaga dengan rapat dan tidak disebarkan kepada pihak lain tanpa izin. Selain itu, informasi tidak akan dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi ataupun pihak ketiga. Agar lebih jelas, simak mengenai beberapa manfaat lain dari KJPP berikut ini 1. Melakukan Penilaian Berdasarkan Hukum Appraiser merupakan pihak ketiga, sedangkan KJPP adalah pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan nilai agunan sebuah benda untuk objek hak tanggungan. Terdapat banyak aspek yang bisa dilihat untuk menentukan nilai agunan, seperti luas bangunan, status tanah, batas dan letak objek secara menyeluruh, dan lain sebagainya. KJPP harus melakukan penilaian sesuai aturan yang ada, tentunya juga masih berada dalam naungan MAPPI Masyarakat Profesi Penilai Indonesia yang dimana ditinjau oleh Dewan Penilai. Selain itu, Kantor Jasa Penilaian Publik juga memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas SPI Standar Penilaian Indonesia dan KEPI Kode Etik Penilaian Indonesia. 2. Hasil Penilaian Menjadi Terukur dan Akurat Dalam dunia perbankan, sangat dibutuhkan penilaian aset yang dilakukan dengan baik dan benar. Jika terjadi kesalahan saat menilai properti, maka akan menimbulkan banyak masalah ketika lelang/likuidasi ataupun perhitungan untuk menyisakan aktiva produktif. Ketika terjadi likuidasi agunan maupun aset, biasanya nilai pasar tidak lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga pasar. Jika sudah demikian tentu akan merugikan pihak bank karena harus menjual aset dengan harga sangat murah. Sehingga tidak bisa menutupi berbagai kewajiban yang masih ada. 3. Mengatasi Sengketa Sengketa tentu menjadi hal yang paling dihindari oleh siapapun itu. Namun jika sudah terjadi sengketa, solusi atau penyelesaian yang akan dilakukan KJPP adalah seperti berikut Memanfaatkan adanya penilaian lewat penyesuaian khusus yang sudah tercantum di SPI 2013. Pelaksanaan survei objek penilaian hingga berulang kali dan juga survei untuk lingkungan sekitar. Tujuannya ketika melakukan penilaian bisa mengetahui objek yang ingin dinilai, apakah ada penghuninya atau tidak. Apabila kosong, penilai bisa meminta data dari pemilik objek tersebut kepada pihak yang menggunakan layanan jasa penilai. Jika terjadi suatu hambatan yang menyebabkan dampak buruk seperti terluka atau bahkan kehilangan nyawa, maka peran KJPP adalah menolak agar penilaian pada aset bangunan dan tanah nasabah tersebut tidak dilakukan. Tapi harus disampaikan sejelas mungkin pada laporan penilaian yang diberikan kepada pihak yang sudah memberikan tugas, contohnya bank. Syarat Mendirikan KJPP Bagi yang ingin mendirikan KPP, pemimpin utama ataupun pemimpin rekan KJPP diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis pada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam mendirikan KJPP adalah seperti berikut Pemimpin utama atau pemimpin rekan adalah seorang penilai publik. Tempat tinggal pemimpin harus sesuai dengan lokasi KJPP. Memiliki setidaknya 3 orang pegawai tetap, diantaranya Satu orang karyawan tetap dengan pendidikan strata satu atau setara, dan Dua orang karyawan tetap dengan pendidikan diploma III atau setara. Memiliki NPWP KJPP. Pemimpin dan semua rekan dalam KJPP adalah anggota dari Asosiasi Profesi Penilai yang sudah dipilih oleh Menteri Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya kartu anggota atau SK dari Asosiasi Profesi. Bukti domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Bukti kepemilikan perusahaan dengan denah ruangan yang menunjukkan bahwa perusahaan terisolasi dari berbagai kegiatan lain. Mempunyai sistem pangkalan data penilaian yang berbasis teknologi dan memuat tentang sumber data, jenis data, tanggal mendapatkan data, dan harga. Dokumen pengendalian mutu berdasarkan ketentuan dari Asosiasi Profesi Penilai, yang dimana menyebutkan tanggal berlaku ketika sudah ada izin KJPP. KJPP dengan bentuk persekutuan harus mempunyai perjanjian kerja sama yang disahkan secara langsung oleh notaris. Perjanjian tersebut berisi tentang Semua pihak terkait yang akan melakukan persekutuan. Nama beserta lokasi KJPP. Bentuk badan usaha, apakah persekutuan perdata, firma, atau mungkin perseorangan. Kewajiban dan hak yang didapat oleh semua rekan. Memilih salah satu rekan terbaik yang akan menjadi pemimpin rekan. Kesepakatan untuk menyimpan berbagai dokumen penting terkait penilaian apabila rekan yang menjadi penilai publik memutuskan untuk mengundurkan diri. Mengatasi sengketa jika ada perselisihan. Kesepakatan prosedur bagi rekan yang ingin mengundurkan diri sekaligus pembubaran KJPP. Mengisi formulir permohonan secara lengkap. KJPP harus berada di lokasi yang terbuka sebagai pembukaan KJPP sesuai daftar yang sudah ditentukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Khusus KJPP perseorangan diharuskan untuk memakai nama penilai publik, sementara untuk firma ataupun persekutuan data bisa menggunakan salah satu nama dari rekan yang bertugas sebagai penilai publik. Nama KJPP yang digunakan tidak diperbolehkan untuk menggunakan singkatan nama. Jika jumlah rekan yang ada pada KJPP lebih banyak dibandingkan jumlah yang ada pada nama KJPP, maka setelah penulisan nama KJPP harus dilengkapi dengan frasa “dan Rekanâ€. Syarat Menjadi Penilai Publik Penilai publik memang bertugas untuk memberikan jasanya melalui KJPP. Penilaian yang dilakukan memiliki tujuan sebagai transaksi, untuk penjaminan uang, melaporkan keuangan dalam sektor publik atau privat, dan beragam tujuan yang lainnya berdasarkan SPI. Nah, untuk menjadi penilai publik juga harus memenuhi beberapa persyaratan. Adapun persyaratan menjadi penilai publik dalam KJPP adalah WNA yang dibuktikan dengan KTP atau Kartu Tanda Penduduk. Pendidikan terakhir minimal harus strata satu atau setara. Lolos dalam ujian sertifikasi penilai berdasarkan klasifikasi izin yang telah dimohonkan. Melampirkan bukti sudah melanjutkan pendidikan profesional selama dua tahun terakhir. Ini berlaku jika tanggal kelulusan sudah melampaui masa selama dua tahun, setidaknya 20 satuan kredit dalam mengklasifikasi untuk melakukan penilaian personal properti ataupun penilaian properti sederhana. 40 satuan kredit untuk mengklasifikasi penilaian bisnis ataupun penilaian properti. Berhasil lolos dalam pelatihan etik yang diadakan langsung oleh Asosiasi Profesi Penilai. Merupakan anggota dari Asosiasi Profesi Penilai. Berpengalaman dalam bidang penilaian berdasarkan permohonan izin, setidaknya Dua tahun atau minimal 600 jam kerja menjadi seorang penilaian, baik itu dalam penilaian personal properti ataupun penilaian properti sederhana. Tiga tahun atau minimal jam kerja menjadi seorang penilai untuk penugasan penilaian dan meliputi sekitar 200 jam kerja terkait penilaian bisnis. Tiga tahun juga dengan 100 jam kerja menjadi seorang penilai untuk melakukan penilaian yang meliputi setidaknya 100 jam kerja yang berhubungan dengan perkebunan, 100 jam kerja berkaitan dengan properti komersial, dan 100 jam kerja lagi berkaitan dengan pabrik. Mempunyai NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Tidak pernah mendapatkan sanksi dalam pengambilan izin penilai publik. Mengisi formulir pengajuan yang ada pada Lampiran II Permenkeu 56/2017. Sedangkan untuk menjadi seorang penilai yang teregister, setidaknya harus lolos dalam pendidikan awal penilaian dan berkompetensi. Hal ini bisa dicapai dengan mengikuti pendidikan penilaian, profesional lanjutan, dan mengikuti sertifikasi penilai. Pendidikan awal penilaian yang sudah diakui Asosiasi Profesi Penilai tersebut mencakup Pendidikan formal penilaian dari Universitas atau perguruan tinggi. Pendidikan yang tidak formal untuk penilaian dasar maupun lanjutan dari Asosiasi Profesi Penilai. Pendidikan formal maupun yang tidak formal dari pemerintah. Penilai juga diharuskan untuk melaksanakan pelatihan etik berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia. Disamping itu, ketika melakukan penilaian juga perlu terdaftar pada register penilai. Beberapa syaratnya yaitu Fotokopi sebanyak 1 lembar sertifikasi lulus pendidikan penilaian. Fotokopi sebanyak 1 lembar kartu anggota dari Asosiasi Profesi Penilaian. Fotokopi sebanyak 1 lembar KTP. Foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar yang latar belakangnya berwarna merah. Untuk izin penilai publik biasanya akan dikeluarkan paling lama 20 hari kerja, sejak pengajuan izin diserahkan secara lengkap. Jika kurang lengkap, maka Kepala Pusat Pembinaan Akuntan akan memberikan pemberitahuan secara tertulis sekitar 10 hari kerja ketika pengajuan diterima. Pihak yang mengajukan permohonan harus melengkapi persyaratan yang masih kurang lengkap tersebut, paling lama sekitar 3 bulan dimulai ketika tanggal pemberitahuan diberikan. Namun apabila persyaratan tersebut masih belum dilengkapi, permohonan nantinya tidak akan bisa diproses. Sehingga pihak terkait bisa mengajukan permohonan baru kembali. Hubungan Jasa Penilai Publik dengan Pajak Jika Anda adalah seseorang ataupun badan yang berminat memanfaatkan jasa penilai untuk kepentingan, maka tarif PPh yang dibebankan sekitar 2% dan melampirkan bukti potong PPh dari jasa tersebut. Sebagai wajib pajak, memang harus membayar PPh 23 sekitar 2% dari total bruto atas sewa ataupun pendapatan lain yang berhubungan dengan penggunaan harta. Seperti yang dicantumkan pada peraturan menteri keuangan, jasa penilai termasuk dalam kategori jasa yang lainnya. Kelola PPh 23 lebih praktis dengan aplikasi eSPT PPh 23 dari Mekari Klikpajak. Coba Sekarang! Berdasarkan pembahasan tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa KJPP adalah wadah untuk penilai publik dalam memberikan jasa. Penggunaan layanan jasa ini sangat penting karena menawarkan banyak manfaat. Bahkan memberikan hasil penilaian yang sesuai teknis dan perundang-undangan. Saat ini, pengelolaan pajak dapat dilakukan secara online melalui aplikasi pajak online dari Mekari Klikpajak. Anda bisa buat, lapor hingga bayar pajak hanya di satu aplikasi saja.
KinerjaPegawai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Atma Maulana A) 1897 Publik Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda sebagai berikut: Penilaian terhadap kinerja pegawai akan sangat berguna untuk melihat atau menilai kualitas dan kuantitas yang dihasilkan oleh pegawai yang bersangkutan.
– Sebagai seorang HR Manager dengan pengalaman 10 tahun, saya telah melihat banyak perubahan dalam industri Kantor Jasa Penilai Publik. Salah satu hal yang tetap konsisten adalah pentingnya memahami cara menghitung gaji di profesi ini. Dalam artikel ini, saya akan membahas langkah-langkah yang mudah dipahami untuk menghitung gaji di Kantor Jasa Penilai Publik. Profesi Kantor Jasa Penilai Publik adalah salah satu profesi yang menjanjikan di Indonesia. Namun, sebelum memutuskan untuk bergabung dengan industri ini, penting untuk memahami bagaimana gaji dihitung. Berikut adalah beberapa topik yang akan dibahas dalam artikel ini 1. Gaji Pokok Sumber bing Gaji pokok adalah gaji dasar yang diterima oleh seorang karyawan di Kantor Jasa Penilai Publik. Besarannya tergantung pada level jabatan dan pengalaman kerja. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan kenaikan gaji pokok secara berkala atau berdasarkan kinerja karyawan. Untuk menghitung gaji pokok, perlu diketahui besaran gaji dasar yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian, gaji pokok dapat dihitung dengan cara mengalikan besaran gaji dasar dengan jumlah jam kerja dalam sebulan. Contoh Jika besaran gaji dasar adalah Rp dan jumlah jam kerja dalam sebulan adalah 160 jam, maka gaji pokok adalah Rp per jam Rp / 160 jam. 2. Tunjangan Tunjangan adalah tambahan gaji yang diberikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan karyawan di luar gaji pokok. Tunjangan dapat berupa tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan lain sebagainya. Untuk menghitung tunjangan, perlu diketahui besaran tunjangan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian, tunjangan dapat dihitung dengan cara mengalikan besaran tunjangan dengan jumlah jam kerja dalam sebulan. Contoh Jika besaran tunjangan transportasi adalah Rp dan jumlah jam kerja dalam sebulan adalah 160 jam, maka tunjangan transportasi adalah Rp per jam Rp / 160 jam. 3. Bonus Bonus adalah tambahan gaji yang diberikan oleh perusahaan sebagai penghargaan atas kinerja karyawan. Besarannya dapat bervariasi tergantung pada kebijakan perusahaan dan kinerja karyawan. Untuk menghitung bonus, perlu diketahui besaran bonus yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian, bonus dapat dihitung dengan cara mengalikan besaran bonus dengan jumlah jam kerja dalam sebulan. Contoh Jika besaran bonus adalah Rp dan jumlah jam kerja dalam sebulan adalah 160 jam, maka bonus adalah Rp per jam Rp / 160 jam. 4. Pajak Pajak adalah potongan gaji yang harus dibayarkan oleh karyawan kepada pemerintah. Besarannya tergantung pada penghasilan karyawan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk menghitung pajak, perlu diketahui besaran penghasilan karyawan dan tarif pajak yang berlaku. Kemudian, pajak dapat dihitung dengan cara mengalikan besaran penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku. Contoh Jika penghasilan karyawan adalah Rp dan tarif pajak adalah 10%, maka pajak yang harus dibayarkan adalah Rp Rp x 10%. Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan Saya Eka Sulistiyana, seorang penulis blog pendidikan yang percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Dalam tulisan-tulisan saya, saya berbagi informasi tentang berbagai topik pendidikan
Pages6. * MERENCANAKAN AUDIT ATAS SIKLUS JASA PERSONALIA. Siklus jasa personalia suatu entitas menyangkut peristiwa dan aktivitas yang berhubungan dengan kompensasi eksekutif serta karyawan. jenis-jenis kompensasi ini meliputi gaji, upah per jam dan insentif, komisi, bonus, opsi saham, dan tunjangan karyawan. kelompok transaksi yang utama
BerandaKlinikProfesi HukumSyarat-syarat Menjad...Profesi HukumSyarat-syarat Menjad...Profesi HukumKamis, 25 Juni 2020Saya tertarik menjadi seorang penilai publik atau public appraiser, bagaimana caranya? Pendidikan apa yang harus saya tempuh? Dan jika saya ingin mendirikan kantor sendiri, syarat apa saja yang harus saya penuhi? Penilai publik diklasifikasikan dalam bidang jasa penilaian properti sederhana, penilaian properti, penilaian bisnis, atau penilaian personal properti. KJPP sendiri dapat berbentuk perseorangan, persekutuan perdata atau firma. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Syarat Menjadi Penilai PublikPenilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Permenkeu 101/2014 dan perubahannya.[1]Penilaian yang dilakukan oleh penilai bertujuan untuk transaksi, pelaporan keuangan sektor privat dan sektor publik, penjaminan utang, penerimaan negara, dan tujuan penilaian lainnya sesuai Standar Penilaian Indonesia.[2]Izin menjadi penilai publik ditetapkan dengan keputusan menteri dan diklasifikasikan dalam bidang jasa[3]penilaian properti sederhana;penilaian properti;penilaian bisnis; ataupenilaian personal mendapat izin penilai publik, terlebih dahulu penilai yang sudah beregister mengajukan permohonan secara tertulis, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dengan syarat[4]memiliki domisili di wilayah Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;paling rendah berpendidikan strata satu atau setara;lulus ujian sertifikasi penilai sesuai dengan klasifikasi izin yang dimohonkan;menyerahkan bukti telah mengikuti pendidikan profesional lanjutan dalam 2 tahun terakhir apabila tanggal kelulusan ujian sertifikasi penilai telah melewati masa 2 tahun, minimal20 satuan kredit poin untuk klasifikasi penilaian properti sederhana atau penilaian personal properti; atau40 satuan kredit poin untuk klasifikasi penilaian properti atau penilaian bisnis;lulus pelatihan etik yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;menjadi anggota Asosiasi Profesi Penilai yang dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku;memiliki pengalaman kerja di bidang penilaian sesuai dengan klasifikasi permohonan izin, minimal2 tahun terakhir, di antaranya paling sedikit 600 jam kerja sebagai penilai dalam penugasan penilaian, untuk klasifikasi penilaian properti sederhana atau penilaian personal properti;3 tahun terakhir, di antaranya paling sedikit jam kerja sebagai penilai dalam penugasan penilaian meliputi paling sedikit 200 jam kerja sebagai penyelia atau setara, untuk klasifikasi penilaian bisnis; atau3 tahun terakhir, di antaranya paling sedikit jam kerja sebagai penilai dalam penugasan penilaian meliputi paling sedikit 100 jam kerja terkait properti komersial, 100 jam kerja terkait perkebunan, dan 100 jam kerja terkait pabrik, untuk klasifikasi penilaian Nomor Pokok Wajib Pajak;tidak pernah dikenai sanksi pencabutan izin penilai publik; danmelengkapi formulir permohonan yang tercantum dalam Lampiran II Permenkeu 56/ untuk menjadi penilai teregister, sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian dan memiliki kompetensi, yang diperoleh dengan cara[5]pendidikan awal penilaian;ujian sertifikasi penilai; danpendidikan profesional awal penilaian tersebut telah diakui atau disetarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai, meliputi[6]pendidikan non formal penilaian dasar dan/atau lanjutan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai;pendidikan formal penilaian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi; ataupendidikan formal dan non formal penilaian yang diselenggarakan oleh lembaga wajib mengikuti pelatihan etik sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia.[7]Dalam melaksanakan penilaian, penilai wajib terdaftar dulu dalam register penilai dengan syarat[8]fotokopi sertifikat lulus pendidikan awal penilaian;fotokopi kartu anggota Asosiasi Profesi Penilai yang masih berlaku;fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan2 lembar foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang penilai publik diterbitkan maksimal 20 hari kerja sejak permohonan izin diterima secara lengkap.[9] Apabila permohonan tidak lengkap, maka diberikan pemberitahuan tertulis oleh Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diterima.[10]Pemohon melengkapi persyaratan yang dinyatakan tidak lengkap tersebut maksimal 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan tertulis ditetapkan.[11] Namun jika kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi, permohonan itu tidak diproses dan permohonan baru dapat diajukan.[12]Pendirian Kantor Jasa Penilai Publik KJPPKJPP adalah badan usaha yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi penilai publik dalam memberikan jasanya.[13]KJPP dapat berbentuk badan usaha[14]perseorangan;persekutuan perdata; ataufirmaDalam hal KJPP perseorangan harus didirikan oleh seorang penilai publik yang sekaligus bertindak sebagai pemimpin.[15]KJPP yang berbentuk persekutuan perdata atau firma harus dirikan oleh minimal 2 orang penilai publik, yang masing-masing sekutu merupakan rekan dan salah seorangnya bertindak sebagai pemimpin rekan.[16]Izin usaha KJPP diberikan Menteri Keuangan yang ditetapkan dengan keputusan menteri.[17]Untuk mendapatkan izin usaha KJPP, pemimpin atau pemimpin rekan KJPP mengajukan permohonan tertulis ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai dengan persyaratan[18]pemimpin atau pemimpin rekan merupakan penilai publik;domisili pemimpin atau pemimpin rekan sama dengan domisili KJPP;mempunyai paling sedikit 3 orang pegawai tetap, yang terdiri dari1 orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan strata satu/setara; dan2 orang pegawai tetap paling rendah berpendidikan diploma III/setara;yang 2 di antaranya merupakan penilai yang telah terdaftar dalam register dan memiliki kompetensi sesuai kualifikasi izin penilai publik pada Nomor Pokok Wajib Pajak KJPP;pemimpin atau pemimpin rekan dan seluruh rekan merupakan anggota Asosiasi Profesi Penilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibuktikan dengan kartu anggota yang masih berlaku atau surat keterangan dari Asosiasi Profesi;memiliki bukti domisili yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat atau pengelola gedung perkantoran;memiliki bukti kepemilikan atau sewa kantor dan denah ruangan yang menunjukkan kantor terisolasi dari kegiatan lain;memiliki sistem pangkalan data penilaian berbasis teknologi informasi minimal memuatjenis data;sumber data;tanggal perolehan data; danharga;memiliki dokumen sistem pengendalian mutu sesuai dengan standar yang disusun Asosiasi Profesi Penilai dan menyatakan tanggal berlaku pada saat ditetapkannya izin KJPP;memiliki perjanjian kerja sama yang disahkan oleh notaris bagi KJPP berbentuk persekutuan perdata atau firma, paling sedikit memuatpihak-pihak yang melakukan persekutuan;nama dan domisili KJPP;bentuk badan usaha persekutuan perdata atau firma;hak dan kewajiban para rekan;penunjukan salah satu rekan sebagai pemimpin rekan;kesepakatan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan penilaian jika rekan yang penilai publik mengundurkan diri dari KJPP;penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan; dankesepakatan prosedur pengunduran diri rekan dan pembubaran KJPP;melengkapi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Permenkeu 56/2017; danKJPP berada di domisili yang terbuka untuk pembukaan KJPP berdasarkan daftar yang ditetapkan oleh Pusat Pembinaan Profesi perseorangan menggunakan nama penilai publik, sedangkan yang berbentuk persekutuan perdata atau firma menggunakan nama salah seorang atau lebih rekan yang merupakan penilai publik.[19] Nama KJPP dilarang menggunakan singkatan nama.[20]Apabila jumlah rekan dalam KJPP lebih banyak dari jumlah rekan yang tercantum dalam nama KJPP, di belakang nama KJPP ditambahkan frasa “dan Rekan”.[21]Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra jawaban dari kami, semoga bermanfaat.[1] Pasal 1 angka 3 dan 20 Permenkeu 101/2014[2] Pasal 2 Permenkeu 101/2014[3] Pasal 6 ayat 1, 2, dan 4 Permenkeu 56/2017[4] Pasal 9 ayat 1 Permenkeu 228/2019[5] Pasal 3 ayat 2 dan 4 Permenkeu 101/2014[6] Pasal 3 ayat 5 dan 6 Permenkeu 101/2014[7] Pasal 3 ayat 9 Permenkeu 101/2014[8] Pasal 3A ayat 1 dan 2 Permenkeu 56/2017[9] Pasal 11 ayat 1 Permenkeu 101/2014[10] Pasal 11 ayat 2 Permenkeu 101/2014[11] Pasal 11 ayat 3 Permenkeu 101/2014[12] Pasal 11 ayat 4 Permenkeu 101/2014[13] Pasal 1 angka 6 Permenkeu 101/2014[14] Pasal 17 ayat 1 Permenkeu 228/2019[15] Pasal 17 ayat 2 Permenkeu 228/2019[16] Pasal 17 ayat 3 Permenkeu 228/2019[17] Pasal 19 ayat 1 dan 2 Permenkeu 101/2014[18] Pasal 20 ayat 1 Permenkeu 228/2019[19] Pasal 22 ayat 1 dan 2 Permenkeu 101/2014[20] Pasal 22 ayat 3 Permenkeu 101/2014[21] Pasal 22 ayat 5 Permenkeu 101/2014Tags
uuYyrGN. gaji di kantor jasa penilai publik
